Ratusan Guru K-2 Minta Kepastian Pengangkatan CPNS

"RATUSAN HONORER DI MUBA MELAKUKAN AKSI DAMAI DI DEPAN KANTOR DPRD MUBA"

Poto : Wartawan bulletinjournalist.com (Warto)
Muba, BJ - Ratusan Guru honorer kategori dua di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba guna mendapatkan kepastian dari Pemerintah Daerah tentang pengangkatan CPNS, Senin (23/07).

Pasalnya, Kabupaten Muba hanya mengusulkan 202 orang kuota CPNS di Muba. Itupun harus melalui seleksi tes umum, padahal honorer kategori dua sendiri berjumlah 200 orang di Musibanyuasin.

Untuk itu ratusan Honorer ini mempertanyakan, sekaligus bermaksud mengadu ke DPRD Muba. Mengenai permasalahan tersebut, demi mendapatkan perlindungan dari intimidasi yang dilakukan pihak Disdikbud jika kami melakukan aksi akan dipecat, terang Ferri.

Ferri mengaku, dirinya merasa ditakuti dan diancam. "Kami minta tolong diperhatikan, jangan sampai saya dan kawan-kawan K-2 lainnya diberhentikan".

"Kabar burung kami tidak akan diangkat kecuali mengikuti penerimaan seleksi umum dalam penerimaan CPNS sebanyak 202 orang, sebanyak 200 guru K-2 menggantungkan nasib mereka kepada Pemerintah", ujarnya.

Sedangkan Asma Anwar mengatakan, mohon diprioritaskan K-2 untuk diangkat jadi CPNS.

Anwar menyinggung soal gaji guru kecil padahal Serjana, dibandingkan tukang sapu ber ijazah SD mendapat gaji UMR yang mencapai 1,8 juta rupiah.

Ketua Komisi Bidang IV Iwan Aldes fraksi PKS mengatakan, sejauh ini belum menerima laporam secara tertulis dari Disdikbud, namun secara lisan via WhatsApp pernah membahas tentang K-2 ini. Sekedar informasi, banyak Kabupaten lain telah menerbitkan NUPTK. Adapun terkait K-2, kami telah melakukan upaya kirim surat ke Disdikbud, menegaskan harus ada keputusan.

Disamping itu, Iwan Aldes katakan bahwa Diknas setiap kali rapat tidak pernah dihadiri Kepala Dinas.

"Untuk menyelesaikan persoalan ini saya mempertanyakan ada apa dengan Pemerintah, yang tidak boleh mengangkat GTT, K-2, dan Honorer, katanya takut membebani APBD. Padahal kalau ada niat baik pasti ada solusi. Masalah gaji tergantung keuangan Daerah. Jika memungkinkan Kami mendukung untuk dianggarkan", tutup Aldes.(Warto).
Share on Google Plus

About Bulletin Journalist

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar