Diduga Pungut Biaya UNBK, SMKN I Lawang Wetan Kangkangi Permendikbud

MUBA, BJ - Proses pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMKN 1 Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dipungut biaya dan membebankan biaya UNBK kepada orang tua siswa - siswi, dengan cara melakukan penggalangan dana melalui rapat komite sekolah dan mematok besaran pembayaran, yaitu 355 ribu per siswa, dengan jumlah 600 siswa, seperti yang telah di sampaikan dalam bentuk tanda terima uang sumbangan UNBK dari orang tua wali siswa pada bulan febuari tahun 2017.

Seperti yang dikatakan Drs Ardan kepala Sekolah SMK 1 Lawang Wetan melalui humas Yusneti kepada wartawan bulletinjournalist.com, Selasa (24/7/2018).

SMKN 1 Lawang Wetan saat ini sudah memiliki 20 komputer, hasil sumbangan dari orang tua wali murid pada tahun - tahun sebelumnya.

Berdasarkan surat edaran dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, setiap sekolah yang sudah memiliki komputer 20 lebih dan satu server maka wajib melaksanakan UNBK di sekolahnya.

Namun ada ketimpangan antara surat edaran dengan kebijakan dari pihak SMKN 1 ini, yaitu dalam surat edaran permendikbud yang ditujukan kepada Kepala Daerah pada poin 4 dibunyikan. “Pemerintah Daerah (sesuai dengan kewenangannya) diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer, terutama sekolah yang berlokasi dari sekolah pelaksana UNBK (dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik)”.

Dalam surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mewajibkan setiap sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan 1 unit server untuk melaksanakan UNBK, namun tidak menekankan untuk menambah komputer,  apalagi dengan dana yang di pungut dari orang tua siswa.

Kemudian ketimpangan lain menyangkut pemungutan dana oleh pihak sekolah SMK 1 Lawang Wetan terhadap orang tua atau wali murid melalui komite sekolah, yang berdasarkan permendikbud no 75 tahun 2016. Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan.

Menurut pasal 1 ayat (4):Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali nya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Permendikbud no 75 tahun 2016 justru melarang komite untuk melakukan pungutan. Boleh penggalangan dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal dan penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansi.(Warto)
Share on Google Plus

About Bulletin Journalist

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar