Surat Edaran Sekda Muba Diduga Tidak Diindahkan SKPD dan OPD

MUBA, BJ.COM - Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMJK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba),  Andip Apriansyah kembali angkat suara,  menyikapi beberapa Dinas atau OPD di Kabupaten Muba,  yang  membangkang alias melawan permerintah. Pembangkangan atau perlawanan ini dalam bentuk pengabaian atau tidak menggubris  Surat Edaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Muba) c.q.  Sekretaris Daerah (Sekda) Muba. 20/5/2020.

Seperti diketahui bersama, Pertanggal  15 April 2020 Sekda Muba atas nama Bupati Muba,  menerbitkan  SURAT EDARAN TENTANG PEMBATALAN/PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA, Surat Edaran ini  merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian  APBN Tahun Anggaran 2020, dan Permendagri  Nomor  20 Tahun  2020 Tentang PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.

Dalam Surat Edaran Nomor 027/328/VII/2020 Tanggal 15 April 2020, Sekda Muba Drs. H. Apriyadi, M.Si  atas nama Bupati Muba, menginstuksikan  kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (dilingkungan Pemkab Muba), agar membatalkan/menghentikan proses pengadaan barang dan jasa baik yang dilaksanakan melalui metode Tender/Seleksi, Penunjukan Langsung, E-Purchasing maupun pengadaan langsung.

Surat edaran itu nyata-nyata dilanggar oleh Kepala Dinas dan Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Muba, ini dibuktikan dengan LPSE Muba tahun 2020 dimana beberapa OPD dan unsur Pemda masih melakukan proses lelang dan tender.

Menyikapi hal ini sejumlah kontraktor/pemborong  yang tergabung dalam FMJK  diketuai  Andip Apriansyah  merasa geram dan sangat keberatan. Kepada media ini melalui  Andip Apriansyah mereka angkat suara, dengan mengatakan.

“Beberapa Dinas, Seperti Kominfo, Perkebunan, Perikanan, Perkim, juga Bagian Umum telah membangkang kepada Bupati dan Sekda, dengan mengumumkan lelang secara umum maupun penunjukan langsung. Padahal sudah jelas dalam Surat Edaran tanggal 15 April 2020, Pemkab Muba menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membatalkan atau menghentikan proses pengadaan barang dan jasa.  Ini berarti OPD-OPD itu melawan Pemerintah. Ini  sama artinya surat edaran Sekda Muba tersebut diinjak-injak oleh mereka” ungkapnya.

“Semua proyek-proyek yang dilelangkan  ini tidak urgen, dan tidak penting dalam kaitan penanganan Covid-19. Oleh karena itu kepada Sekda Muba kami minta agar menindak tegas  para bawahannya yang melanggar Surat Edaran Sekda  tersebut; Sekda muba jangan berdiam diri atau tutup mata. Kami sudah dua kali menanyakan hal ini kepada Sekda tapi belum ada tanggapan,  oleh karena itu apabila masih ada pelanggaran atas Surat edaran ini, kami akan menurunkan masa untuk mengadakan aksi damai atau demo” tuturnya.(Warto)
Share on Google Plus

About redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar