50% Anggota DPRD Hadiri Paripurna Pembahasan 4 Raperda

Sekayu, BJ.COM - Masa Persidangan I Rapat ke- 8,  Agenda Pembahasan empat Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) Kabupaten Musi Banyuasin memasuki tahapan pembacaan pemandangan, terhadap raperda usulan Pemkab Muba dan Raperda Prakarsa DPRD Muba.

Sidang Dihadiri oleh 22 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (DPRD MUBA) di ruang rapat Paripurna DPRD Muba jalan Kolenel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan berlangsung mulus. Selasa, (03/12/19)

Dalam pandangan umum berbagai Praksi menyampaikan berbagai implemetasi tentang pendapat Bupati Muba terhadap tiga Raperda Prakarsa DPRD Muba yakni tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Raperda tentang Pengelolaan air limbah domestik, disampaikan oleh Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

Semua praksi menyambut baik Raperda ini, Kita ketahui bahwa Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestic adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.



Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organic yaitu dari sisa-sia makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Setela terbentuk Perda diharapkan kepada pihak terkait agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tau hak dan kewajiban juga retribusi masyarakat terhadap pemerintah, untuk lebih tegasnya bahwa perda ini juga akan menjadi syarat untuk melengkai izin mendirikan bangunan.

Disampaikan Zulkarnain SE “Untuk wilayah perkantoran, kami melihat dalam pembangunan ruang terbuka hijau,  apabila dilakukan tanpa kontrol pada saat debit air dan mengakibatkan banjir. Maka kita akan merancang perda terkait penataan ruang terbuka hijau”.

“Apapun bentuk peraturan daerah yang akan dibentuk maka rancangan perda tersebut harus secara jelas mendiskrifsikan tetang batasan dan wewenang bagi lembaga piñata dan pelaksana peraturan tersebut dimasyarakat , skpd harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat agar dapat disesuaikan dengan segala aspek di baik lingkungan maupun kehidupan masyarakat”.

Sebagai catatan yang disampaikan oleh perwakilan Praksi Partai kebangkitan bangsa (PKB) Edi Purnomo “Dalam penyusunan Raperda harus mengedepankan edukasi dengan masyarakat, Raperda merupakan amanah, sebaiknya menjadi sebuah padoman yang baik bukan hanya menjadi sebuah retorika dan menjadi hisan lemari”.

Semua praksi memandang perlu ada bahasan raperda mengingat adanaya permasalahan dimasyarakat yang timbul dari berbagai sumber dimedia social, baik Perda Kesejahteraan Sosial, Perda Pengelolaan Sampah, Perda Pengelolaan Limba Domestik.

Pada initinya Pihak Eksekutif dan Legislatif  tidak keberatan atas setiap Raperda yang telah diajukan dalam beberapa kali siding paripurna sebelumnya, sehingga pembahasanya akan dilanjut ke tahapan berikutnya.

Dalam pidatonya Wabup Muba menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak atas Raperda Prakarsa DPRD Muba.

 “Terkait Raperda tentang kesejahteraan social, raperda tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat”. Ucapnya.

Terhadap raperda tentang penempatan tenaga kerja, wabup mengusulkan dalam Raperda ini dibentuk tersendiri tentang badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan tenaga kerja lokal.

Selanjutnya raperda tentang pengelolaan sampah Beni juga sependapat untuk membentuk Peraturan daerah tersebut, yang merupakan solusi dari sisi kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah, serta melaksanakan amanat dari undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

“Semoga dengan disusunnya 3 rancangan peraturan daerah ini semakin meningkatkan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif di masa-masa yang akan datang, sehingga akan memperkuat sinergisitas dan harmonisasi dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan guna mendukung tercapainya visi Muba maju berjaya tahun 2022,” ujarnya.

Di pihak DPRD Muba sendiri, masing-masing fraksi dalam pandangan umumnya menyambut baik Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan berharap dapat dibahas bersama serta dapat ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Muba.

Wakil Ketua DPRD Muba H Rabik yang memimpin jalannya rapat mengatakan pemandangan umum yang disampaikan Wabup Muba dan fraksi-fraksi tersebut akan dijadikan bahan masukan dalam menyusun tanggapan pemandangan umum di rapat paripurna berikutnya.(warto)
Share on Google Plus

About Bulletin Journalist

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar